Fakultas Hukum

PROFIL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PALEMBANG

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PALEMBANG
Fakultas Hukum Universitas Palembang adalah salah satu Fakultas Hukum yang cukup tua di Kota Palembang. Sampai dengan Tahun Akademik 2012/2013 telah menghasilkan sebanyak 2248 (dua ribu dua ratus Empat puluh delapan) sarjana hukum dan telah bekerja di berbagai bidang pekerjaan baik di instansi pemerintah, swasta maupun wiraswasta yang berada di Sumatera Selatan maupun yang berada di luar Sumatera Selatan.
Seiring dengan perubahan peraturan tentang status fakultas menjadi status program studi, maka pada tahun 1998 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palembang mengajukan akreditasi, dan memperoleh peringkat Akreditasi D.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena memperoleh akreditasi D Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palembang memperoleh pembinaan selama 2 (dua) Tahun (1999–2001) oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang didahului dengan Memorandum of Understanding. Pada tahun 2002, kembali mengajukan akreditasi dan memperoleh peringkat C.

Selanjutnya pada tahun 2006, untuk yang ketiga kalinya Program Studi Ilmu Hukum Faultas Hukum Universitas Palembang mengajukan akreditasi dan memperoleh peringkat B (SK BAN-PT Nomor 007/BAN-PT/Ak-X/VI/2006,tanggal 29 Juni 2006). Kemudian Tahun 2012 kembali mengajukan akreditasi untuk yang ke-empat kalinya dan memperoleh peringkat B (SK BAN-PT Nomor 024/SK/BAN-PT/Ak/XV/S/I/2013, tanggal 25 Januari 2013).

Sebagai konsentrasi minat dan bakat, Pada Program Studi Ilmu Hukum Faultas Hukum Universitas Palembang, maka sejak Tahun 1998 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palembang membuka Program Kekhususan (PK), yang terdiri dari :

1. Program Kekhususan Hukum Keperdataan.
2. Program Kekhususan Hukum Kenegaraan.
3. Program Kekhususan Hukum Pidana.

Tahun 2008 melalui mekanisme evaluasi kurikulum, maka Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palembang diperbaharui, dimana pada kurikulum sebelumnya jumlah sks adalah 158 sks, dan pada kurikulum tahun 2008 diperbaharui menjadi 144 sks.

Selanjutnya setelah melalui evaluasi dan peninjauan kurikulum, maka pada Tahun Akademik 2012/2013 dilakukan perubahan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Faultas Hukum Universitas Palembang. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan kurikulum mencakup dosen pengajar, ketua dan sekretaris Program kekhususan, lulusan, pengguna lulusan serta para pakar sebagai narasumber, selain itu juga dengan melakukan studi banding. Dengan berbagai pertimbangan, berdasarkan masukan-masukan dari seluruh stakeholder tersebut maka keberadaan kurikulum tahun 2008 dianggap masih sangat relevan, namun demikian berdasarkan usulan pengguna lulusan maka kurikulum tahun 2008 masih diberlakukan dengan penambahan 1 (satu) Mata Kuliah yaitu Pendidikan Anti Korupsi, serta dengan melakukan pembaharuan terhadap Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan bahan ajar lainnya. Mata kuliah yaitu Pendidikan Anti Korupsi berbobot 2 sks, mata kuliah ini merupakan Mata Kuliah Umum (MKU) yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa. Dengan demikian jumlah sks pada sejak Tahun Akademik 2012/2013 adalah 146 sks (seratus empat puluh enam) sks.

Pembaharuan terhadap silabus/SAP serta buku ajar yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat serta bangsa Indonesia terkini, Program Studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Palembang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan serta kepekaan terhadap permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat dan dapat memberikan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan hukum yang ada. Hal seperti inilah yang menjadi Visi Fakultas Hukum Universitas Palembang yakni dapat menghasilkan sarjana yang profesional di bidang praktisi hukum dan mampu bersaing dalam masyarakat nasional maupun internasional tahun 2027.
 

 

Visi
Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang menghasilkan Sarjana Hukum Profesional di Bidang Praktisi Hukum yang Mampu Bersaing di Masyarakat Nasional dan Internasional Tahun 2027.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
  2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penelitian serta menghasilkan karya ilmiah di bidang Ilmu hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan konsultasi hukum.
  4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang inovatif, profesional yang memiliki budi pekerti yang luhur sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Tujuan

Tujuan Program Studi Ilmu Hukum sebagai berikut:

  1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesional dan berdaya saing di bidang ilmu hukum serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki baik di bidang pemerintahan maupun swasta, memiliki pemahaman yang baik terhadap teori hukum, praktik hukum beracara dengan menciptakan hubungan antar personal dan negosiasi dalam rangka memenuhi kebutuhan stake holder melalui pelaksanaan kurikulum yang secara simultan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa).
  2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku baik, serta mengabadikan ilmunya bagi pengembangan ilmu hukum, profesi hukum dan kesejahteraan masyarakat.
  3. Menghasilkan penelitian di bidang hukum dengan melibatkan mahasiswa di dalamnya dengan tema-tema penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu hukum yang dapat diterapkan dalam instansi terkait, dalam rangka penegakan hukum. Produk penelitian hukum yang menjadi rujukan nasional berbasis keunggulan lokal untuk mewujudkan substansi hukum di Indonesia yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.
  4. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dibidang hukum yang dapat menunjang penegakan hukum serta mengaplikasikan hasil penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk partisipasi Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi dalam rangka pengamalan Ilmu Hukum.

 

  • Dekan     : H. Darmawan Mukti, SH., M.Hum
  • PD I          : Dr. Ali Dahwir, SH., MH
  • PD II         : Hijawati, SH., MH
  • PD III        : Abdul Roni, SH., MH
  • Pembina : Marsitiningsih, SH., MH
  • Ketua Unit Jaminan Mutu : Barhamudin, SH., M.Hum
  • Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat : Ardiana Hidayah, SH., MH
  • Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum : Dr. Yully Anwar, SH., M.Hum